Temu Informal, BAN PAUD dan PNF dengan Lembaga Yang Akan Di Akreditasi

Malang, 8 Mei 2021 Kemenag Kota Malang memfasilitasi pertemuan informal antara BAN PAUD dan PNF dengan lembaga-lembaga yang akan mengajukan akreditasi. Kegiatan yang dilakukan secara daring melalui Google Meet ini diikuti oleh 4 lembaga, dua dari PKPPS Pesantren dan dua dari RA. Giat yang dibuka oleh Kasi PD Pontren ini juga didampingi oleh JFU Pendma dan JFU PD Pontren.

Dr. Endang Sri Redjeki dari Universitas Negeri Malang yang juga salah satu asesor dari BAN PAUD dan PNF yang meinisiasi kegiatan ini, dalam kesempatan tersebut menjelaskan 8 Standar Nasional yang menjadi point penilaian Akreditasi PAUD TK RA dan PKPPS yang ada dalam rumpun PKBM.

Akreditasi bagi lembaga pendidikan, lanjut Endang adalah bagian dari proses penjaminan mutu pendidikan, di mana Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) menjadi bagian yang secara regulatif menerima mandat sebagai institusi akreditasi untuk satuan pendidikan PAUD dan PNF.

Kehadiran BAN PAUD dan PNF merupakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Akreditasi yang dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF ini adalah bagian dari tugas kinerrja yang dibebankan negara kepada BAN PAUD dan PNF. U ntuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan perkembangan pertumbuhan satuan/program yang sangat eksponensial, maka mulai tahun 2018 BAN PAUD dan PNF menerapkan mekanisme penyelenggaraan akreditasi dengan menggunakan aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi (SisPenA) secara online.

Dalam giat ini juga disampaikan beberapa kendala utama bagi PKPPS berdasar pengalaman tahun lalu adalah singkronisasi Emis dengan data Dapodik yang sering terkendala secara sistem sehingga mereka gagal mengikuti akreditasi karena tidak mampu memasukkan isian dalam Sispena. Menanggapi hal ini Dr. Endang menyatakan bahwa kendala itu bukan dari BAN PAUD dan PNF tetapi dari sistem yang ada pada Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karenanya diharapkan ada kordinasi melekat antar kementerian.

Menanggapi hal ini, Kasi PD Pontren menyatakan bahwa pengembangan sistem merupakan ranah kementerian pusat, sehingga kementerian ditingkat kota/kab tidak mungkin dapat mengatasi hal ini. Namun demikian dalam rangka mendampingi lembaga, PD Pontren akan berupaya memberikan pendampingan untuk lembaga PKPPS yang akan maju akreditasi demikian juga Pendma akan menampingi 7 RA yang akan mengajukan akreditasi.

iin nurjanah

Penulis yang bernama iin nurjanah ini merupakan Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Malang yang berstatus PNS dan memiliki jabatan sebagai JFU Pada PD Pontren dan Tim Kerja Pengawasan.