MAN 1 KOTA MALANG MENGIKUTI REVIEW PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM DITJEND PENDIS KEMENAG RI

Malang (MAN 1 Kota Malang). MAN 1 Kota Malang berpartisipasi dalam kegiatan Review Pelayanan Publik Program Pendidikan Islam. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Agama RI melalui pembangunan zona integritas pada satuan pendidikan madrasah. Kegiataan ini diikuti oleh 26 madrasah Pilot Project Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2020 dan 175 madrasah yang terdaftar dalam skema pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2021.

Kegiatan tersebut diikuti secara daring oleh MAN 1 Kota Malang. Kepala MAN 1 Kota Malang, Dr. Hj. Binti Maqsudah, M.Pd., dan beberapa civitas yang mengelola tugas dan fungsi pelayanan publik madrasah mengikuti kegiatan ini dengan antusias karena MAN 1 Kota Malang termasuk dalam madrasah yang terdaftar dalam skema pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2021. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa s.d Rabu, 8 s.d 9 Juni 2021.

Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut 1) Pembukaan dan penyampaian arahan oleh Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI., 2) Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Inovasi Progam Pendidikan Islam), 3) Review Standar Pelayanan Pendidikan Islam oleh Kementerian PANRB, 4) Materi Merancang Ide dan Narasi Video Profil dan Inovatif, dan 5) Teknis Produksi Video Profil dan Inovasi. Narasumber berasal dari Kementerian PANRB, Humas Ditjen Pendis, Tim Pusdiklat Tenaga Teknis, dan Kegamaan Kemenag RI.

Dalam kesempatan tersebut narasumber dari Kementerian PANRB, yaitu Bapak Mohammad Yusuf Kurniawan, Asisten Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik, menyampaikan di antaranya tentang 4 hal dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu 1) Pemenuhan aturan penyelenggaraan pelayanan public, 2) Peningkatan kualitas SDM Aparatur, 3) Pemenuhan sarana dan prasarana, serta 4) Pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya beliau juga menyampaikan bahwa komponen standar pelayanan, meliputi Service Delivery dan Manufacturing. Komponen Service Delivery, meliputi a) Persyaratan, b) Sistem, Mekanisme dan Prosedur, c) Jangka waktu pelayanan, d) Biaya/Tarif, e) Produk Pelayanan, dan f) Aduan, Saran, dan Masukan. Komponen Manufacturing, meliputi a) Dasar Hukum, b) Sarpras-Fasilitas, c) Kompetensi Pelaksana, d) Pengawasan Internal, e) Jumlah Pelaksana, f) Jaminan Pelayanan, g) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan, dan h) Evaluasi Kinerja Pelayanan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan madrasah mampu menyusun standar pelayanan publik berdasarkan peraturan menteri PANRB nomor 15 tahun 2014. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini juga selaras dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan MAN 1 Kota Malang dalam membangun zona integritas madrasah. Saat ini pula MAN 1 Kota Malang sedang menyelesaikan review dan revsis SOP. Salam Perubahan (Humas)

Abdurrohim

Penulis yang bernama Abdurrohim ini merupakan Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Malang yang berstatus PNS dan memiliki jabatan sebagai Waka Humas.